Home Politik Degradasi lingkungan di Indonesia: pelajaran dari Jambi

Degradasi lingkungan di Indonesia: pelajaran dari Jambi

by Admin


Pada Desember, Indonesia menyelesaikan pemilihan serentak (Pilkada) di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Namun, sebelum pemilu, LSM dan aktivis lingkungan memperingatkan bahwa pesta demokrasi dapat mempercepat laju kerusakan lingkungan di negara ini. Sebagaimana diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, banyak calon Pilkada yang disponsori oleh para pemodal politik. Sifat klienis dari politik regional Indonesia pasca-Suharto telah memainkan peran penting dalam kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan di Indonesia.

Antara 2015–18, 3,4 juta hektar lahan terbakar di Indonesia. Dari 2013 hingga 2017, 1,47 juta hektar hutan telah dibuka. 82% dari 550 sungai di Indonesia tercemar. Terlepas dari angka-angka bencana ini, para pemimpin terpilih akan menerapkan omnibus law kontroversial yang pasal dan ketentuannya akan menawarkan jalur cepat menuju deforestasi. Ini kabar buruk karena daerah yang ikut Pilkada Desember memiliki 60 juta hektar hutan (hampir 68% dari total hutan Indonesia) dan 13,89 juta hektar lahan gambut (64% dari keseluruhan cadangan Indonesia).

Namun degradasi dan eksploitasi lingkungan bukan hanya masalah kesepakatan konsesi tidak tertulis antara kandidat dan bos besar sebelum Pilkada. Di sela-sela pemilu, seperti yang akan ditunjukkan oleh kasus-kasus di provinsi Jambi, oligarki asli dan aparat keamanan yang tidak bermoral dari polisi hingga militer (oknum TNI / Polri) terus mengeksploitasi sumber daya alam dengan mudah dan bebas dari hukuman. Lebih parah lagi, beberapa oligarki pribumi ini dianggap sebagai pahlawan lokal karena kontribusinya terhadap desa-desa tempat kegiatan bisnis mereka berada. Namun kasus Jambi juga menyoroti solusi yang memungkinkan.

Oligarki asli dan Oknum TNI / Polri adalah pemain utama

Pada awal November 2020, warga Air Liki berkumpul di tepi Sungai Tabir untuk mendoakan keberhasilan proyek pembuatan jalan yang dijanjikan. Penduduk desa pegunungan terpencil di Kabupaten Merangin Jambi juga mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada Sandri Can Indra (SCI), pemrakarsa proyek, atas kemurahan hatinya membangun jalan dengan uang sendiri. SCI adalah kepala desa terdekat, mantan calon bupati, dan oligarki penambang liar (PETI) yang memiliki bisnis yang beroperasi di Kabupaten Merangin dan sekitarnya.

Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, PETI merupakan masalah yang belum terpecahkan di Jambi yang sangat merusak lingkungan dan hanya menguntungkan segelintir orang. Di banyak wilayah provinsi, sungai, sawah, perkebunan, dan hutan dihancurkan dalam proses pengambilan emas di bawah tanah. Kegiatan ini sebagian besar dibiayai oleh oligarki pribumi dengan dukungan yang diduga disediakan oleh oknum TNI / Polri. Banyak nyawa juga hilang dalam bisnis ini karena minimnya perlindungan bagi pekerja pertambangan.

Baca Juga:  Aspirasi Politik Seorang Jenderal Indonesia - The Diplomat

Berbeda dengan janji kosong politisi dan pejabat pemerintah yang sebelumnya, jalan menuju Air Liki benar-benar sedang dibangun. Jika selesai, dekade isolasi yang dijalani oleh warga Air Liki akan berakhir. Saat ini, satu-satunya cara bagi penduduk untuk mencapai dunia luar adalah melalui Sungai Tabir yang berbahaya dan berbatu, yang mahal baik dari segi waktu maupun uang. Kurangnya akses ini diyakini menjadi pendorong utama rendahnya kinerja ekonomi warga Air Liki, tingkat pendidikan yang rendah dan kesulitan dalam mengakses perawatan medis yang layak. Warga berharap penyelesaian jalan akan diikuti oleh ledakan ekonomi, karena SCI telah mengisyaratkan perluasan skala besar dari aktivitas penambangannya yang saat ini terbatas di Air Liki.

Air Liki terletak persis di sebelah Taman Nasional Kerinci Seblat, sebagian menjelaskan mengapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia tampak enggan memberikan lampu hijau untuk proyek jalan yang pernah diprakarsai oleh pemerintah Merangin. Namun SCI tetap melanjutkan, menyebut proyek jutaan rupiahnya sebagai memenuhi keinginan warga Air Liki yang tidak pernah terdengar. Padahal sejatinya jalan tersebut tidak didanai dari kekayaan pribadi SCI, melainkan oleh perusahaannya, Genting Barat Jaya Corporation. Alasan utama pembuatan jalan, seperti terungkap dalam wawancara saya dengan pengemudi excavator yang dipekerjakan oleh SCI, adalah untuk memperlancar arus logistik untuk bisnis PETI SCI di Air Liki. Sulit bagi SCI untuk mengangkut minyak dalam drum serta peralatan lain yang diperlukan untuk operasi penambangan skala besar ke Air Liki, karena ukuran kapal yang kecil dan arus Sungai Tabir yang tidak dapat diprediksi.

Masih harus dilihat apa masa depan bagi penduduk Air Liki, serta wilayah hutan yang masih asli dan sungai yang sangat jernih. Tetapi contoh dari desa terpencil dan kaya sumber daya lainnya di Jambi, termasuk yang ada di kabupaten saya, Sumay, tidak begitu menyenangkan. Pembangunan jalan di wilayah ini diikuti oleh deforestasi yang tidak terkendali yang memperkaya segelintir oligarki asli, tetapi menyebabkan konflik sosial ekonomi yang luas, perpindahan penduduk asli dan masuknya orang luar.

Jalan menuju Air Liki kemungkinan besar akan menjadi modal strategis bagi SCI untuk menguasai sumber daya alam Air Liki melawan para pesaingnya. Strategi privatisasi infrastruktur seperti itu sudah ada di Mangun Jayo di Kabupaten Bungo, di mana seorang oligarki asli dan mantan wakil bupati memiliki jalan dan jembatan. Jembatan terkunci dan warga desa harus mendapatkan izin jika ingin melewatinya. Infrastruktur tersebut terbukti efektif menjaga monopoli oligarki atas kekayaan alam Mangun Jayo dan sekitarnya. Di Mangun Jayo, seperti SCI, oligarki dipandang sebagai pahlawan.

Baca Juga:  Tur PGA AS: Adam Scott dari Australia mungkin akan bertanding di Olimpiade Tokyo 2021

Sementara oligarki asli memainkan peran penting dalam degradasi lingkungan dengan memprivatisasi infrastruktur publik, oknum TNI / Polri juga memfasilitasi industri pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Batanghari Jambi. Penambang dapat mengeksploitasi cadangan minyak dengan mudah di dalam dan di luar hutan lindung karena mereka secara teratur disiagakan oleh polisi dan perwira militer yang mencari rente sebelum penggerebekan dilakukan. Seorang supir truk oli pernah bercerita kepada saya bahwa pengangkutan oli berjalan lancar karena sebagian besar polisi di Jambi mengetahui ‘kakak-kakak’ pemilik oli tersebut. Saat dihentikan, dia hanya memberi tahu polisi untuk berbicara dengan atasan aparat keamanan tingkat tinggi di telepon — dan masalahnya langsung teratasi.

Solusi yang layak tersedia

Suatu pagi di tahun 2004, bedug masjid (bedug) di Teluk Langkap, desa saya, berdering dengan suara yang tidak biasa. Suara itu memanggil tabuh larangan, dimainkan hanya pada saat-saat darurat. Dalam hitungan menit, ratusan rekan saya di desa bergegas ke sungai Batanghari dengan membawa senjata apa pun yang bisa mereka dapatkan. Mereka melancarkan serangan serentak ke sekitar 40 kendaraan tambang milik oligarki desa dan seorang perwira militer kelahiran setempat yang telah beroperasi selama dua hari. Para penambang melarikan diri, beberapa dari mereka dipukuli dengan kejam oleh penduduk desa yang gila dan tidak terorganisir.

Kemarahan penduduk desa bermula dari kekhawatiran bahwa penambangan liar akan dan telah mencemari sungai kesayangan mereka, yang airnya sering mereka gunakan untuk berbagai keperluan. Mereka juga khawatir tepi sungai akan runtuh, merusak rumah dan satu-satunya masjid mereka. Selain itu, anggota masyarakat yang lebih tua menganggap pulau kerikil besar yang belum tersentuh di desa itu sakral. Oposisi didukung oleh munculnya kelas terdidik di Teluk Langkap yang bertindak sebagai aktor intelektual pro lingkungan.

Sejak konflik sengit, tidak pernah ada kegiatan penambangan liar di mana pun di desa saya, meskipun harga karet (sumber pendapatan utama) turun drastis, ekonomi hancur akibat pandemi COVID-19 dan dua pemilihan umum telah diadakan. .

Jambi juga memberikan contoh kedua tentang penduduk desa yang secara kolektif bekerja untuk melestarikan sumber daya lingkungan. Pada bulan Mei tahun ini, 5 desa di wilayah pegunungan Bujang Raba Jambi menerima 1 miliar rupiah dari REDD +, skema yang dikembangkan oleh para pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari hutan sambil menciptakan nilai finansial bagi karbon yang tersimpan di dalamnya. Uang tersebut diberikan untuk mengkompensasi keberhasilan penduduk desa dalam melestarikan 5,3 hektar hutan yang mereka kelola secara lokal (hutan desa). Sejak 2015, desa Bujang Raba telah mengambil bagian dalam pasar karbon sukarela dengan bantuan LSM lingkungan.

Baca Juga:  Pat Toomey mengatakan keyakinan tidak mungkin terjadi

Kisah sukses desa Teluk Langkap dan Bujang Raba memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia bahwa degradasi dan eksploitasi lingkungan dapat dihentikan melalui people power. Namun, kekuasaan ini bergantung pada berbagai faktor seperti persatuan masyarakat lokal, termasuk apakah elit desa itu sendiri terlibat dalam pertambangan atau bisnis kehutanan. Prasyarat penting lainnya untuk perlawanan lokal yang efektif adalah bahwa objek eksploitasi perlu dianggap sebagai milik bersama yang keberadaannya sangat penting bagi kegiatan sehari-hari dan kelangsungan hidup penduduk desa setempat. Di Teluk Langkap, Sungai Batanghari merupakan sumber air utama bagi penduduk setempat, tak terkecuali bagi mereka yang bertempat tinggal di tepian sungai. Tingginya ketergantungan warga Teluk Langkap terhadap Batanghari membuat mereka ngotot untuk melindunginya, dengan pemahaman para elite PETI dan calon kepala desa bahwa kegiatan penambangan di masa depan akan mengolah tragedi berdarah tahun 2004.

Untuk kasus Bujang Raba, perlu dicatat bahwa pemberian otonomi kepada penduduk desa untuk menjaga hutan terbukti efektif dalam melestarikan lingkungan, sekaligus memberikan penghasilan bagi penduduk desa. Mekanisme pelestarian tersebut memang sejalan dengan catatan sejarah warga desa yang berdampingan dengan alam secara harmonis selama berabad-abad. Mereka tidak memandang sungai atau hutan sebagai komoditas, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hanya sebagian kecil elit desa yang tamak yang melihat sumber daya alam melalui lensa komersial. Pengelolaan hutan otonom lokal seperti yang diterapkan di Bujang Raba harus diterapkan secara luas di lebih banyak wilayah di Indonesia.

Ini tidak berarti bahwa skema pengelolaan hutan otonom tanpa tantangan. Hutan desa rentan terhadap dominasi dan kooptasi elit, terutama dalam kondisi dimana penduduk lokal tidak memiliki pendapatan yang stabil. Dalam kasus seperti itu, mereka mungkin akan mencari cara untuk memanfaatkan hutan atau mempertimbangkan tawaran yang datang dari individu kaya sebagai imbalan atas konsesi. Pemberdayaan ekonomi lokal harus selalu menjadi agenda dan kehadiran aktif dari LSM lingkungan tidak diragukan lagi sangat penting.

Degradasi dan eksploitasi lingkungan tidak hanya terjadi pada Pilkada, tetapi merupakan tantangan yang terus berulang yang terus berlanjut antara tawar-menawar yang intens dan konsesi menjelang pemilihan. Meskipun demikian, Provinsi Jambi memiliki sejarah solusi praktis yang menjadi cetak biru potensial bagi Indonesia untuk menangani masalah lingkungan kronisnya.

You may also like

Leave a Comment