Home Politik Kemunafikan atau imajinasi? Pluralisme semu di Indonesia

Kemunafikan atau imajinasi? Pluralisme semu di Indonesia

by Admin


Dalam artikelnya yang diterbitkan pada 27 September 2020, Greg Fealy menulis dengan prihatin tentang “kampanye sistematis penindasan terhadap Islamis” Joko Widodo (Jokowi), terutama terhadap mereka yang digambarkan sebagai “ekstremis” dan “radikalis”. Fealy berpendapat, kampanye semacam itu bisa disambut baik oleh mitra barat Indonesia, seperti Australia.

Meski demikian, Fealy mempersoalkan kategorisasi pemerintah Indonesia terhadap mereka yang dianggap ekstremis / radikal: tidak hanya menargetkan pendukung kelompok militan dan teroris, tetapi juga umat Islam yang menjadi bagian dari perjuangan menegakkan hukum dan nilai-nilai Islam di Indonesia dan wilayahnya. Dalam literatur ilmiah, yang terakhir ini biasanya disebut sebagai fundamentalis Islam. Di bawah pemerintahan Jokowi, kelompok fundamentalis Islam juga digambarkan sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia / Republik Indonesia Serikat). Akibatnya, kelompok fundamentalis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang.

Sangat menarik untuk melihat bagaimana reaksi beberapa orang Indonesia terhadap artikel Fealy. Kritik dari Indonesia (termasuk ulama seperti Ade Armando dan Azumardi Azra, dan otoritas pemerintah) menimpali bahwa Fealy telah gagal memahami situasi Indonesia saat ini, dan mereka telah menggarisbawahi bahwa Jokowi tidak anti-Islam, dan selalu merangkul kelompok-kelompok Islam. Kritik ini salah memahami kekhawatiran Fealy.

Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah menindas dan menindas kelompok-kelompok ini jika mereka mengekspresikan pandangan mereka tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti ideologi mereka, atau menggunakan pendekatan yang keras / radikal (yaitu kekerasan)? Fealy juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada ANU Indonesia Project Conference. Untuk mendorong ini lebih jauh, kami bertanya, bukankah umum dalam masyarakat untuk menemukan orang-orang yang mendukung dan menentang sistem dan kebijakan? Lalu mengapa pemerintah Indonesia geram ketika Pancasila dikritik? Dalam sistem demokrasi, kritik semacam ini seharusnya hanya menjadi masalah jika bersifat memaksa, kasar, atau mengancam kehidupan masyarakat.

Baca Juga:  Investor teknologi China beralih dari India ke Indonesia

Mari kita kembali ke masalah fundamentalisme agama. Banyak literatur yang menunjukkan bahwa fundamentalisme agama dianggap sebagai prediktor utama dalam memprediksi prasangka, kebencian kelompok, radikalisme, rasisme, dan intoleransi politik. Gerakan fundamentalis agama telah menjadi masalah di banyak negara. Tetapi penting untuk dicatat bahwa fundamentalisme agama ditemukan di banyak agama. Jika di Indonesia agama dianggap vital dalam mempengaruhi interaksi sehari-hari, maka keberadaan fanatisme / fundamentalisme agama tidak bisa dihindari.

Selain itu, ada juga fundamentalis agama yang menggunakan pendekatan damai dan menentang penggunaan kekerasan dalam perjuangannya. Salah satunya adalah HTI, yang mungkin berbeda dengan kelompok HT lainnya. Ketika situs web HTI masih aktif, dengan jelas dinyatakan bahwa mereka “berusaha untuk mendirikan negara Islam dan menegakkan hukum Islam sambil secara terbuka mengutuk tindakan kekerasan” (Yustisia et al, 2020). Menurut kami, meski orang mungkin tidak setuju dengan ideologi mereka, namun fakta bahwa mereka menggunakan pendekatan non-kekerasan dalam gerakan mereka menuntut apresiasi. Namun, di bawah pemerintahan Jokowi, jenis fundamentalisme Islam dianggap sebagai ancaman bagi negara karena tidak sejalan dengan Pancasila dan demokrasi. Kami berpendapat bahwa karena Indonesia adalah negara demokrasi, kelompok seperti HTI memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan cara damai.

Barangkali Indonesia sedang diliputi wacana tentang “bahaya laten” (bahaya laten), dan itulah sebabnya begitu banyak antipati terhadap ideologi yang berbeda dengan ideologi negara. Misalnya, komunisme dilarang karena dianggap merusak ideologi negara Pancasila dan NKRI. Soekarno mengumumkan Pancasila sebagai prinsip dasar negara Indonesia, tetapi juga secara khusus dipahami sebagai penyatuan nasionalisme, ideologi agama, dan komunisme yang dikenal sebagai NASAKOM. Sejak pembersihan anti-komunis pada tahun 1966, orang Indonesia telah diindoktrinasi dengan bahaya musuh yang tak terlihat, dan politik ketakutan akan ancaman laten dan asing ini telah diwujudkan oleh orang Indonesia. Dengan demikian, Indonesia hanya toleran terhadap mereka yang berpihak pada ideologi negara, dan kritik terhadap ideologi dan kebijakan negara dianggap tidak dapat diterima, dimana kritik tersebut seringkali dituding sebagai ancaman bagi negara dan persatuannya.

Baca Juga:  Apa Arti Perombakan Kabinet Baru Indonesia bagi Masa Depan Jokowi? - Diplomat

Obsesi pemerintah Indonesia untuk mengklasifikasikan dan secara resmi hanya mengakui sistem kepercayaan tertentu yang dapat diterima juga memengaruhi kelompok selain fundamentalis agama. Pemahaman tentang agama yang “diakui” telah mengesampingkan hak-hak dasar orang percaya yang “tidak diakui”. Pengecualian ini termasuk diskriminasi dalam layanan publik dan pembatasan hak beragama. Selain itu, meskipun agama adat telah diakui baru-baru ini, pemerintah menyoroti bahwa itu bukan dalih untuk menerima agama lain dan tidak akan mengubah enam agama resmi.

Ancaman Neo-JI: Kebangkitan Jema’ah Islamiyah di Indonesia mengikuti pedoman lama

Indonesia tidak boleh terbuai oleh perkembangan Neo-JI yang tampak damai.


Ada paradoks dalam penanganan radikalisme dan kelompok intoleran di Indonesia. Di satu sisi, Indonesia represif terhadap fundamentalis agama yang kritis terhadap ideologi negara, namun secara bersamaan gagal melindungi kelompok agama minoritas yang teraniaya. Yang paling sering menjadi sasaran adalah anggota kelompok minoritas Islam Ahmadiyah, banyak dari mereka masih tinggal di tempat penampungan setelah dipaksa keluar dari komunitas mereka. Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling membatasi kelompok agama minoritas. Jadi, kita harus merefleksikan apakah Indonesia itu pluralis atau hanya pseudo-pluralist?

Menerapkan pluralisme di Indonesia merupakan persoalan yang pelik dan sarat politik, namun penanganannya dengan konsistensi, bukan kemunafikan, perlu dilakukan. Supremasi hukum harus diterapkan untuk melindungi warga negara, demokrasi dan pluralisme itu sendiri. Namun ironisnya, pemerintah justru lebih fokus pada pengucilan yang dianggap anti-Pancasila daripada menangani diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas.

Indonesia berada pada titik kritis, berjuang untuk keluar dari pendekatan Orde Baru menuju pluralisme. Oleh karena itu, perlu penguatan pendidikan lintas agama dan literasi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat wacana keagamaan substantif yang humanis dan inklusif di ranah publik. Mengingat keuletan fanatisme / fundamentalisme agama, pemerintah harus memperhatikan faktor sosial budaya yang memoderasi sikap damai dan toleran.

Pada akhirnya, kami menyarankan bahwa pendekatan yang tepat terhadap pluralisme agama di Indonesia adalah dengan mendorong dialog terus-menerus yang merangkul keterbukaan. Dengan kata lain mengamalkan Pancasila dalam konteks kemajemukan yang mengedepankan kedewasaan setiap anggota masyarakat untuk berunding dengan keyakinannya masing-masing, dan tidak membatasi ekspresi keyakinan apapun. Ini, menurut kami, akan menjadi cara hidup masyarakat pluralis dalam masyarakat demokrasi konstitusional.

You may also like

Leave a Comment