Home Politik Aspirasi Politik Seorang Jenderal Indonesia – The Diplomat

Aspirasi Politik Seorang Jenderal Indonesia – The Diplomat

by Admin
An Indonesian General’s Political Aspirations


ASEAN Beat

Ambisi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo berbicara tentang masalah yang lebih dalam dalam hubungan sipil-militer.

Aspirasi Politik Seorang Jenderal Indonesia

Dalam foto 17 April 2015 ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, tengah, menyapa Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, kiri, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi saat upacara di Istana Presiden di Jakarta, Indonesia.

Kredit: Foto AP / Achmad Ibrahim

Setelah 19 tahun reformasi yang ditandai dengan mundurnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kehidupan politik sehari-hari Indonesia, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo secara terbuka mengutarakan aspirasi politiknya. Ambisi politik Nurmatyo dapat dilihat sebagai cerminan dari melemahnya institusi politik Indonesia dalam mengelola warisan otoritarianisme yang didukung militer di bawah Orde Baru Suharto. Akibatnya, TNI bergulat dengan bagaimana institusi tersebut membatasi ambisi politik para perwira tinggi, sejauh mana militer dapat menanggapi keprihatinan yang berkembang atas identitas agama konservatif, dan sejauh mana militer dapat mencapai tujuannya. kebijakan pertahanan untuk meningkatkan kekuatannya sebagai militer modern dan profesional.

Ambisi Nurmantyo untuk aktif di bidang politik tidaklah unik dalam masa konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di hari-hari memudarnya melayani negara sebagai perwira militer, beberapa perwira tinggi lebih memilih untuk ikut campur dalam politik sipil daripada tetap netral. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana TNI mengontrol aspirasi politik tersebut. Reformasi internal militer, yang dimulai pada tahun 2002, tidak dapat menimbulkan kendala kelembagaan yang kuat atas aspirasi politik perwira militer senior. Sebaliknya, UU TNI 2002 hanya memberikan pedoman normatif untuk membatasi aspirasi politik perwira individu yang ingin bersaing dalam pemilu, dengan mewajibkan perwira tersebut untuk bersikap netral dan mundur dari jabatan militernya. Namun, undang-undang ini tidak secara khusus membahas potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan posisi dan fasilitas militer untuk keuntungan politik, terutama untuk meningkatkan profil perwira sebelum pemilihan.

Baca Juga:  Virus Corona Indonesia: Program vaksinasi menargetkan orang muda

Sejak akhir Orde Baru, TNI telah meredefinisi perannya dalam demokrasi Indonesia. Politik di Indonesia didominasi oleh politik identitas, termasuk partai Islam, yang memiliki kapabilitas mobilisasi kuat yang berkembang selama tiga tahun terakhir. Berbeda dengan periode reformasi awal, di mana militer menggunakan kelompok-kelompok Muslim untuk menopang elemen-elemen dominasinya sebelumnya, seperti menertibkan, demokrasi terkonsolidasi di Indonesia menyediakan arena bagi kelompok-kelompok Islam konservatif dan militer untuk mengekspresikan kepentingan mereka yang saling melengkapi. Bagi kelompok Islam konservatif, dukungan TNI meningkatkan daya tawar terhadap mereka yang dianggap sebagai “musuh Islam”, termasuk pemerintahan saat ini. Demikian pula, militer mungkin memanipulasi suara-suara Islam untuk mendukung perannya di luar tugas-tugas yang berhubungan dengan pertahanan. Akibatnya, pengaruh sipil atas pengawasan pertahanan, sehubungan dengan fungsi utamanya, tetap lemah. Baik kelompok konservatif Islam maupun TNI telah menerima perhatian publik yang lebih besar karena sebagian dari pemahaman mereka tentang bagaimana mengeksploitasi salah satu kelemahan politik Presiden Jokowi: kurangnya benteng baik di akar rumput Islam atau militer.

Selain itu, Nurmantyo, pada masa pemerintahannya sebagai Panglima TNI, tidak berbuat banyak terkait ambisi Poros Maritim Global Jokowi, dan bagaimana militer akan menyesuaikan diri dengan rencana tersebut masih belum jelas. Karena TNI telah menetapkan kebijakan pertahanannya di bawah Minimum Essential Force (MEF) 2024 untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi ancaman saat ini dan masa depan terhadap integritas wilayah Indonesia, Nurmantyo telah menunjukkan minat yang terbatas untuk secara mendalam memetakan sejauh mana TNI dapat mencapai tujuan tersebut. ambisi Indonesia menjadi kekuatan regional.

Masa Nurmantyo sebagai mantan Panglima TNI (2015-2017) seharusnya menimbulkan keprihatinan tentang bagaimana pemerintah Indonesia menangani warisan rezim otoriter, terutama dalam hal mengontrol aspirasi politik perwira. Mengelola ambisi-ambisi ini akan berdampak besar tidak hanya pada sistem demokrasi tetapi juga pada modernisasi militer. Persoalan kuncinya bukanlah potensi TNI untuk kembali menjalankan perannya dalam kehidupan politik sehari-hari, melainkan bagaimana pemerintah sipil dapat membangun kontrol sipil yang kuat, terutama di antara para perwira senior yang masih memiliki aspirasi politik yang tinggi dan terlibat dalam kegiatan non-militer.

Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan untuk akses penuh. Hanya $ 5 sebulan.

Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge adalah peneliti di Akademi Marthinus Jakarta.

You may also like

Leave a Comment